IKRARnews.ID, POHUWATO – Menjelang datangnya Bulan Suci Ramadhan, keresahan masyarakat penambang di Kabupaten Pohuwato kembali mencuat ke ruang publik. Kali ini, suara tersebut datang dari Yopi Y. Latif, C.ILJ, yang mengaku sebagai anak cucu penambang Pohuwato. Ia menyuarakan kegelisahan mendalam masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup pada aktivitas pertambangan rakyat.
Menurut Yopi, sikap dan pernyataan Kapolres Pohuwato dalam beberapa waktu terakhir justru berpotensi memperlebar jurang konflik horizontal di tengah masyarakat. Alih-alih meredam situasi, pendekatan yang dinilai represif dan tidak menyentuh akar persoalan dikhawatirkan akan menambah luka sosial yang telah lama menganga.
“Yang kami rasakan, penegakan hukum tidak berjalan adil dan konsisten. Masyarakat lokal selalu menjadi sasaran utama, sementara aktor-aktor tertentu seperti dibiarkan,” ujar Yopi dengan nada prihatin.
Ia menegaskan bahwa di lapangan, masyarakat sudah lama mengetahui keberadaan pihak luar daerah yang diduga berperan sebagai pengumpul “atensi” atau kontribusi dari aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Namun fakta tersebut, kata Yopi, seolah tidak pernah disentuh secara serius oleh aparat penegak hukum.
“Orang luar bermain terang-terangan. Masyarakat melihat, masyarakat mendengar. Tapi aparat seakan diam. Yang ditekan justru warga lokal yang tidak punya pilihan lain untuk bertahan hidup,” ungkapnya.
Kondisi ini, lanjut Yopi, menciptakan rasa ketidakadilan yang mendalam. Apalagi, masyarakat penambang bukanlah pelaku kejahatan murni, melainkan korban dari keterbatasan ekonomi, minimnya lapangan kerja, serta absennya negara dalam menyediakan solusi yang berkelanjutan.
Lebih jauh, Yopi menyoroti ketiadaan peran pemerintah dalam menyelesaikan persoalan PETI secara komprehensif. Hingga hari ini, menurutnya, belum pernah ada langkah nyata untuk memberikan kepastian status legal, edukasi teknik penambangan yang aman dan ramah lingkungan, maupun pendampingan agar aktivitas masyarakat tidak saling merugikan.
“Tidak pernah ada pembinaan. Tidak ada edukasi. Tidak ada alternatif. Yang datang hanya razia dan penertiban tanpa arah. Inilah sebabnya persoalan PETI di Pohuwato tidak pernah selesai dari tahun ke tahun,” tegasnya.
Yopi juga mengingatkan agar isu penertiban aktivitas penambangan rakyat tidak dikaitkan dengan beredarnya informasi bahwa pada tahun 2026 akan ada perusahaan yang mulai berproduksi di wilayah Pohuwato. Ia menilai, jangan sampai aktivitas masyarakat yang telah puluhan tahun menggantungkan hidup dari tambang justru dianggap sebagai pengganggu investasi, sementara hingga hari ini manfaat nyata dari rencana investasi tersebut belum terlihat dan belum dirasakan secara jelas oleh masyarakat lokal.
“Kalau alasan penertiban karena mau ada perusahaan beroperasi, lalu di mana posisi rakyat? Sampai hari ini, masyarakat belum melihat dampak kesejahteraan dari investasi itu,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan keberadaan dan peran aparat penegak hukum selama ini. Jika aktivitas pertambangan rakyat dianggap sebagai persoalan serius, maka publik berhak bertanya, ke mana pihak kepolisian selama bertahun-tahun ketika aktivitas tersebut berlangsung secara terbuka dan menjadi denyut utama perekonomian masyarakat.
Lebih dari itu, Yopi menegaskan bahwa penghentian aktivitas masyarakat tanpa skema transisi dan jaminan yang jelas berpotensi mengganggu stabilitas daerah. Terutama stabilitas ekonomi dan sosial di Bumi Panua yang selama ini sangat bergantung pada sektor pertambangan rakyat.
“Jika aktivitas masyarakat dihentikan, apakah ada jaminan stabilitas daerah tetap terjaga? Apakah ada kepastian ekonomi tetap berjalan? Bumi Panua selama ini hidup dari tambang. Menghentikannya tanpa solusi dan alternatif sama saja mempertaruhkan stabilitas sosial dan perekonomian daerah,” tegasnya.
Yopi menekankan bahwa pernyataan dan kritik yang ia sampaikan bukanlah bentuk provokasi. Menurutnya, hal ini justru merupakan peringatan dini agar semua pihak belajar dari pengalaman masa lalu. Ia mengingatkan bahwa Pohuwato baru saja melewati konflik besar pada tahun sebelumnya, dan hingga kini roda pemerintahan serta kondisi sosial masih dalam tahap pemulihan.
“Kita belajar dari pengalaman kemarin-kemarin. Jangan sampai persoalan ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memperkeruh suasana dan merusak jalannya pemerintahan yang saat ini sedang berupaya pulih pasca konflik besar tahun lalu,” ujarnya.
Ia menilai, jika keresahan masyarakat dibiarkan tanpa ruang dialog dan solusi yang adil, maka situasi tersebut sangat rentan ditunggangi oleh kepentingan tertentu. Oleh karena itu, negara harus hadir lebih bijaksana agar stabilitas daerah tetap terjaga.
Menjelang Bulan Suci Ramadhan, Yopi mengajak semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga para pemangku kebijakan, untuk melakukan refleksi mendalam. Menurutnya, Ramadhan seharusnya menjadi momentum menumbuhkan keadilan, empati, dan kebijaksanaan dalam melihat persoalan rakyat kecil.
“Ramadhan itu bulan keadilan dan kemanusiaan. Jangan justru rakyat kecil ditekan tanpa solusi, sementara yang kuat dibiarkan. Negara seharusnya hadir sebagai penengah, bukan hanya sebagai penindak,” katanya.
Ia menutup pernyataannya dengan harapan agar pendekatan terhadap masyarakat penambang tidak lagi semata-mata berbasis penindakan hukum, tetapi mengedepankan dialog, keadilan sosial, dan solusi nyata yang bermartabat.
“Jika negara sungguh hadir, masyarakat pasti mau diatur. Tapi selama yang mereka terima hanya ketidakadilan, konflik akan terus berulang. Ini bukan hanya soal tambang, tapi soal kemanusiaan,” pungkas Yopi.
ID
