IKRARnews.ID, Gorontalo — Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Gorontalo menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang dirangkaikan dengan Rembuk Stunting Tingkat Kecamatan Tahun 2026, Rabu (3/2/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Dilito Bapelitbangda Kabupaten Gorontalo tersebut secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo, Suganda Makmur, S.Pd., M.H. Forum ini mengusung tema “Memacu Ekonomi Rakyat dan Meningkatkan Kualitas SDM Menuju Daya Saing Daerah”.
Forum strategis ini turut dihadiri sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan daerah, di antaranya Asisten II Setda Kabupaten Gorontalo Drs. Darwin Romy Shjarain, M.E., Kepala Bapelitbangda Drs. Cokro R. Katilie, M.E., Kepala Dinas Sosial Afriyani Katili, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dony Lahaty, serta unsur DPRD Kabupaten Gorontalo dan OPD terkait. Jumlah peserta yang hadir mencapai sekitar 40 orang.
Sejumlah narasumber dihadirkan dalam forum tersebut, di antaranya Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Komisi IV Fraksi PPP Jayusdi Rivai, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Hariyanto Manan, S.E., M.Si., serta Dewi Masita Usman.
Kepala Bapelitbangda Kabupaten Gorontalo, Drs. Cokro R. Katilie, M.E., menjelaskan bahwa Forum Konsultasi Publik merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Forum ini menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan guna menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan.
Ia menegaskan, penyusunan RKPD Tahun 2027 merupakan bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan visi pembangunan Kabupaten Gorontalo Tahun 2025–2029, yakni “Restorasi Kabupaten Gorontalo Berkemajuan dan Berkelanjutan”. Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah daerah menetapkan tiga misi utama, yaitu pembangunan sumber daya manusia yang beragama, berbudaya, unggul dan kompetitif; transformasi ekonomi kerakyatan berbasis teknologi yang berorientasi pada nilai tambah dan berkelanjutan; serta terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik.
Sebagai penjabaran visi dan misi tersebut, pemerintah daerah juga menetapkan prioritas pembangunan daerah periode 2025–2029 yang meliputi pembangunan manusia, transformasi ekonomi dan infrastruktur kewilayahan, serta pemerintahan yang bersih.
Sementara itu, Sekda Kabupaten Gorontalo Suganda Makmur dalam sambutannya menekankan bahwa forum ini menjadi sarana strategis bagi seluruh elemen untuk memberikan masukan, saran, dan kritik konstruktif terhadap rancangan RKPD Tahun 2027 agar perencanaan pembangunan benar-benar berkualitas dan berpihak pada masyarakat.
Terkait penanganan stunting, Sekda mengungkapkan bahwa permasalahan stunting di tingkat lokal masih dipengaruhi oleh keterbatasan pengetahuan keluarga tentang gizi dan pola asuh, akses layanan kesehatan, serta kondisi sanitasi dan sosial ekonomi yang beragam. Selain itu, koordinasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat dinilai belum sepenuhnya merata.
“Penanganan stunting membutuhkan kolaborasi terpadu dan berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan, dengan penguatan intervensi spesifik dan sensitif secara terintegrasi mulai dari tingkat kabupaten hingga desa dan kelurahan,” tegasnya.
Forum ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat memperkuat arah kebijakan pembangunan daerah sekaligus mempercepat upaya pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Gorontalo.
Red, Anis
