IKRARnews.ID, BOALEMO — Tragedi memilukan yang menimpa seorang anak Sekolah Dasar di Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yang diduga mengakhiri hidupnya sendiri, mengguncang nurani publik dan memantik kritik keras terhadap sistem perlindungan sosial dan pendidikan di Indonesia. Peristiwa yang viral di jagat maya itu dinilai sebagai sinyal darurat atas lemahnya kehadiran negara dalam menjangkau persoalan paling dasar masyarakat.
Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Boalemo, Arman Naway, S.H, secara terbuka menyoroti kasus tersebut dan menyebutnya sebagai peringatan keras bagi seluruh pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Boalemo, agar tidak menutup mata terhadap kondisi riil warganya.
“Belajar dari kasus yang terjadi di Kabupaten Ngada, NTT, jangan sampai perihal yang sama terjadi di Kabupaten Boalemo,” tegas Arman Naway saat dimintai tanggapan, Kamis (5/2/2026).
Menurut Arman, tragedi tersebut tidak boleh dilihat sebagai peristiwa tunggal, melainkan akumulasi dari kelalaian sistemik, mulai dari lemahnya pengawasan lingkungan sosial, persoalan ekonomi keluarga, hingga akses layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan yang tidak optimal.
Ia mengimbau seluruh elemen pemerintah daerah, dari level atas hingga struktur paling bawah, mulai dari desa, dusun, RT dan RW, untuk benar-benar memastikan kondisi masyarakatnya terdata, terpantau, dan tertangani.
“Bukan hanya urusan pendidikan. Pemerintah juga harus memastikan tidak ada warga yang tidak berobat hanya karena BPJS-nya tidak aktif,” kata Arman dengan nada tegas.
Sebagai anggota DPRD yang aktif di Komisi III yang membidangi pendidikan, kesehatan, dan pembangunan, Arman Naway menegaskan bahwa langkah preventif harus dibarengi dengan kebijakan nyata. Ia mengungkapkan, pihaknya telah mengusulkan Program Indonesia Pintar (PIP) bagi sekitar 250 siswa, serta mendorong renovasi sejumlah gedung sekolah yang kondisinya memprihatinkan.
Di sektor kesehatan, Arman juga dikenal aktif mengawal persoalan layanan masyarakat, khususnya warga yang terkendala akses pengobatan akibat BPJS Kesehatan tidak aktif, persoalan klasik yang kerap luput dari perhatian birokrasi.
“Negara tidak boleh hadir hanya saat tragedi terjadi dan viral. Pencegahan jauh lebih penting. Ini soal tanggung jawab moral dan konstitusional,” ujarnya.
Kasus anak SD di NTT tersebut kini menjadi cermin pahit bagi seluruh daerah di Indonesia. Arman Naway menegaskan, jika pemerintah daerah gagal membaca tanda-tanda awal persoalan sosial, maka tragedi serupa berpotensi terulang.
“Ini alarm keras bagi kita semua. Jangan tunggu korban berikutnya,” tutupnya.
Red, Sri
