IKRARnews.ID, Kota Gorontalo – Wakil Gubernur (Wagub) Gorontalo, Idah Syahidah menutup satu dapur makan bergizi gratis (MBG) di wilayah Kota Gorontalo. Kamis, (05/03/2026)
Secara nomenklatur, dapur MBG disebut Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Adapun penutupan ini tak dilakukan spontan. Istri eks Gubernur Gorontalo dua periode, Rusli Habibie ini mengakui jika sebelumnya sudah menyurati SPPG tersebut. (05/03)
Memang, idah tak menjelaskan spesifik arti tak layak yang dimaksud. Namun jika merujuk informasi Badan Gizi Nasional (BGN), bahwa Standar gizi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2025 berpedoman pada Angka Kecukupan Gizi (AKG) Kemenkes dan prinsip “Isi Piringku”.
Standar itu harusnya bisa memenuhi 20–35 persen kebutuhan energi harian. Menu mencakup karbohidrat, protein hewani/nabati, sayur, dan buah dengan anggaran bahan makanan Rp8.000–Rp10.000 per porsi.
Fokus utama adalah keseimbangan gizi makro-mikro dan penggunaan pangan lokal.
Eks anggota DPR RI ini juga mengingatkan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) telah memberikan peringatan tegas terkait kualitas makanan dalam program MBG.
“Bahkan ada warning dari BGN, apalagi menu makanan yang disajikan tidak layak maka akan ditutup,” ujarnya.
Peringatan tersebut, kata Idah, bukan sekadar imbauan, bahkan telah mengambil tindakan nyata dengan menutup satu SPPG yang terbukti melanggar ketentuan.
Idah menegaskan pengelola SPPG sebelumnya telah menerima sejumlah teguran dari pihak terkait. Ia menekankan bahwa langkah penutupan dilakukan setelah peringatan yang diberikan tidak diindahkan. “Mereka (SPPG) sudah mendapatkan tiga kali teguran,” tegasnya.
Dilansir awak media Ikrarnews.Id rupanya, tiga kali teguran yang dilayangkan pihak satgas itu tak ditindaklanjut dengan perbaikan kualitas makanan. Meski demikian, Idah memastikan bahwa penutupan tersebut tidak bersifat permanen.
SPPG masih memberikan kesempatan kepada pengelola untuk memperbaiki sistem dan kualitas pelayanan.
Terungkap! MBG Rupanya Pakai Dana Pendidikan Sebesar Rp 223 Triliun “Ditutup sementara dan akan dievaluasi kembali,” katanya.
Keputusan tidak menutup secara permanen juga mempertimbangkan sejumlah faktor. Keputusan tidak menutup secara permanen juga mempertimbangkan sejumlah faktor. Salah satunya adalah besarnya modal yang telah dikeluarkan oleh pengelola.
Selain itu, keberadaan para relawan dan pekerja yang terlibat dalam operasional dapur MBG juga menjadi pertimbangan.
Di setiap SPPG, kata dia, terdapat sekitar 48 orang yang bekerja sebagai pegawai maupun relawan. Temuan pelanggaran tersebut, lanjut Idah, berasal dari laporan dan aduan masyarakat yang disertai bukti-bukti sehingga dapat ditindaklanjuti oleh tim pengawas.
Dengan langkah tersebut, pemerintah berharap seluruh SPPG di Gorontalo dapat lebih disiplin dalam menjaga kualitas makanan agar program MBG benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya diwilayah Kota Gorontalo Tutupnya.
Red/Zulhas
