Scroll untuk baca artikel
banner 325x300
Example floating
Example floating
banner 325x300
Berita

Paripurna LKPJ 2025, Fraksi NasDem Kritik Keras PAD 63 Persen : Kinerja OPD Dinilai Belum Maksimal

95
×

Paripurna LKPJ 2025, Fraksi NasDem Kritik Keras PAD 63 Persen : Kinerja OPD Dinilai Belum Maksimal

Sebarkan artikel ini

IKRARnews.ID, Boalemo – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boalemo menggelar Rapat Paripurna ke-41 dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025 di Gedung DPRD Boalemo, Kecamatan Tilamuta, Senin (30/3/2026).

 

Rapat tersebut dihadiri oleh Bupati Boalemo, Drs. Rum Pagau, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo.

 

Dalam sidang tersebut, Fraksi NasDem DPRD Boalemo melontarkan kritik tajam terhadap kinerja OPD, khususnya dalam realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi yang dinilai belum optimal. Dari target yang ditetapkan, capaian PAD baru berada di angka sekitar 63 persen.

 

Ketua Fraksi NasDem DPRD Boalemo, Arman Naway, S.H menegaskan bahwa rendahnya realisasi tersebut mencerminkan belum maksimalnya kinerja OPD dalam menggali potensi pendapatan daerah.

 

“Angka 63 persen ini menjadi alarm bagi kita semua. Artinya, masih banyak potensi PAD yang belum tergarap secara serius. OPD harus lebih progresif, tidak bisa lagi bekerja dengan pola lama,” tegasnya.

 

Ia juga mengingatkan bahwa kondisi fiskal daerah saat ini tengah menghadapi tekanan akibat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, sehingga daerah dituntut lebih mandiri.

 

“Ketergantungan terhadap dana transfer pusat harus mulai dikurangi. Kunci utamanya ada pada optimalisasi PAD. Jika ini tidak segera dibenahi, maka akan berdampak pada kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan,” lanjutnya.

 

Arman turut mendorong agar setiap OPD memiliki strategi yang jelas, terukur, dan inovatif dalam meningkatkan penerimaan daerah, serta memperkuat sistem pengawasan agar lebih transparan dan akuntabel.

 

Rapat paripurna ini diharapkan menjadi momentum evaluasi menyeluruh bagi pemerintah daerah, sekaligus mendorong perbaikan kinerja OPD guna meningkatkan capaian PAD pada tahun anggaran berikutnya.

 

Red R

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

banner 325x300
banner 325x300