IKRARnews.ID, Boalemo – Polemik robohnya jembatan penghubung Desa Harapan dan Desa Sukamaju, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo terus menuai sorotan publik. Di tengah kritik keras terkait dugaan belum jelasnya realisasi anggaran Rp56,6 miliar, Ketua Komisi III DPRD Boalemo, Muhammad Amin, angkat bicara memberikan penjelasan.
Ia menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak penuh untuk menuntut pembangunan, terlebih menyangkut kepentingan umum seperti infrastruktur jalan, jembatan, kesehatan, dan pendidikan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan rakyat.
“Publik punya ruang untuk menuntut pembangunan, apalagi ini menyangkut kepentingan umum. Jembatan, jalan, kesehatan, dan pendidikan adalah isu utama yang harus menjadi prioritas,” ujarnya.
Namun demikian, Muhammad Amin juga menjelaskan bahwa realisasi anggaran, khususnya yang bersumber dari APBN, memiliki tahapan dan waktu pelaksanaan yang harus diikuti. Ia menyebut, saat ini masih memasuki awal tahun anggaran sehingga belum seluruh program bisa langsung direalisasikan.
“Realisasi APBN itu ada timing-nya. Saat ini kita baru masuk bulan April, dan memang belum waktunya realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN, kecuali untuk Proyek Strategi Nasional,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa Pemerintah Daerah Boalemo sebenarnya telah melakukan langkah awal dengan merealisasikan anggaran untuk Detail Engineering Design (DED) terhadap empat jembatan di wilayah Wonosari. Saat ini, proses tersebut masih menunggu tahapan lanjutan sesuai mekanisme yang berlaku.
“Pemerintah daerah sudah merealisasikan anggaran untuk DED empat jembatan di Wonosari. Sekarang kita tinggal menunggu tahapan pelaksanaan berikutnya,” tambahnya.
Sebelumnya, kritik keras datang dari Aliansi Mahasiswa dan Pelajar Kawasan Paguyaman Raya Gorontalo (AMPKPRG) yang menyoroti klaim anggaran Rp56,6 miliar dari BNPB untuk pembangunan lima jembatan yang dinilai belum terlihat realisasinya di lapangan. Kondisi tersebut semakin diperparah dengan robohnya jembatan vital penghubung Desa Harapan dan Sukamaju yang menyebabkan akses warga lumpuh total.
Menanggapi hal tersebut, Muhammad Amin menekankan pentingnya transparansi sekaligus pemahaman bersama terkait mekanisme penganggaran, agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Di sisi lain, masyarakat tetap berharap adanya langkah cepat dan solusi konkret dari pemerintah daerah dan DPRD, mengingat hingga kini aktivitas warga masih terganggu dan harus melalui jalur alternatif yang lebih jauh dan berisiko.
Polemik ini pun menjadi ujian bagi pemerintah daerah dalam membuktikan komitmen terhadap pembangunan infrastruktur yang merata, transparan, dan tepat sasaran di Kabupaten Boalemo.
Red ***
