IKRARnews.ID, Boalemo – Polemik terkait dugaan ketidakjelasan anggaran pembangunan jembatan di Kecamatan Wonosari terus bergulir. Menanggapi kritik yang dilayangkan mahasiswa, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Boalemo, Muhammad Amin, memberikan penjelasan sekaligus menegaskan bahwa proses penganggaran masih berjalan sesuai mekanisme.
Dalam keterangannya kepada media, Rabu (1/4/2026), Amin justru mengapresiasi sikap kritis mahasiswa yang dinilainya sebagai bagian penting dari kontrol publik terhadap jalannya pemerintahan.
“Iyaa, top sekali teman-teman mahasiswa. Ruang kritiknya sehat,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah Boalemo telah menuntaskan seluruh persyaratan administrasi yang dibutuhkan dalam pengajuan anggaran ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), termasuk penyusunan dokumen Detail Engineering Design (DED).
Menurut Amin, BNPB juga telah menindaklanjuti usulan tersebut dengan melakukan verifikasi lapangan melalui penurunan tim teknis ke sejumlah lokasi jembatan yang diajukan, di antaranya Kompleks Bank BRI Desa Harapan, RT 15 Desa Harapan, SP Dua Sari Tani, serta Dusun Ampera di Longgi.
“Hasil verifikasi telah disetujui. Saat ini, berdasarkan laporan progres BPBD Boalemo, prosesnya sudah masuk tahap persiapan Surat Keputusan BNPB,” jelasnya.
Amin menegaskan bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam proses ini terbatas pada pemenuhan syarat administrasi dan percepatan pengajuan. Sementara realisasi anggaran dan pelaksanaan fisik sepenuhnya berada di bawah kewenangan BNPB.
“Kita menunggu pihak pengampu anggaran merealisasikan sesuai ketentuan dan tahapan internal mereka,” tambahnya.
Ia juga menekankan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik sejak awal merupakan bagian dari transparansi perkembangan proses, bukan janji realisasi instan seperti yang ditudingkan.
“Yang kami sampaikan adalah progres tahapan, bukan janji. Ini penting agar publik mengetahui posisi proses yang sedang berjalan,” tegas Amin.
Sebelumnya, kritik mencuat dari Aliansi Mahasiswa dan Pelajar Kawasan Paguyaman Raya Gorontalo (AMPKPRG) yang mempertanyakan kejelasan anggaran sebesar Rp56,6 miliar. Mahasiswa mendesak DPRD untuk membuka dokumen resmi serta memastikan realisasi pembangunan tidak berhenti pada tahapan administratif.
Menanggapi hal tersebut, DPRD Boalemo menyatakan terbuka terhadap kritik dan mendorong komunikasi yang konstruktif guna memastikan pembangunan infrastruktur berjalan transparan dan tepat sasaran.
Red ***
