IKRARnews.ID, Pohuwato – Masyarakat Kecamatan Dengilo menyesalkan sikap perusahaan yang dinilai terkesan saling melempar tanggung jawab atas bencana banjir yang melanda Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Selasa (31/012/2025).
Kekecewaan tersebut disampaikan oleh sejumlah warga yang menilai perusahaan tidak menunjukkan itikad baik dalam menyikapi musibah yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Apalagi akhir-akhir ini sering muncul di telinga warga dengilo isu bahwa, wilayah dengilo mulai tahun 2026 sudah masuk wilayah konsesi salah satu perusahaan tambang terbesar di indonesia itu. Yakni PGP pani Gold projeck…
Selain itu, masyarakat juga menyoroti pernyataan beberapa anggota Panitia Khusus (Pansus) Pertambangan yang dinilai menyudutkan mata pencaharian pokok masyarakat Pohuwato di sektor pertambangan.
Menurut warga, keberadaan pertambangan rakyat justru memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat setempat.
“Masyarakat selama ini hidup dari pertambangan rakyat. Itu nyata dirasakan, berbeda dengan perusahaan yang lebih banyak membangun opini publik soal pembangunan,” ujar salah satu warga Dengilo.
Warga menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan bukti nyata, bukan sekadar publikasi atau pencitraan di media. Mereka berharap perusahaan lebih bertanggung jawab dan hadir memberikan solusi atas dampak lingkungan yang dirasakan masyarakat.
Hal senada disampaikan salah satu tokoh masyarakat Kabupaten Pohuwato, Iskandar Dalangko. Yang lebih akrab di sapa Ayah (Isko) Ia menyayangkan sikap perusahaan yang dinilainya tidak mencerminkan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat terdampak banjir.
Di tengah beredarnya berbagai informasi di media sosial terkait banjir yang menerjang Desa Hulawa, banyak masyarakat yang menyalahkan aktivitas perusahaan sebagai salah satu penyebab terjadinya bencana tersebut.
Oleh karena itu, ayah Isko meminta pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk segera melakukan audit terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut.
“Kita minta pemerintah mengaudit perusahaan. Jangan hanya pencitraan, tetapi harus ada pertanggung jawaban yang jelas kepada masyarakat,” tegas Isko
Masyarakat berharap pemerintah dapat bersikap tegas dan objektif agar persoalan banjir dan dampak lingkungan di Kabupaten Pohuwato dapat ditangani secara menyeluruh dan berkeadilan,
(red). Isko, IKR. ID
