IKRARnews.ID, Opini – Sebuah kebijakan yang menempuh Jalan Panjang Yang Mungkin Saja Bisa Menjadi Mala Petakan Di Kemudian Hari, Setelah Piagam Board Of Peace oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto Menjadi Salah Satu Pemimpin Negara Yang Menandatangani Board Of Peace Charter Pada Kamis, 22 Januari 2026, Di Davos, Swiss.
Penandatanganan Piagam Ini Menandai Dimulainya Operasional Board Of Peace (Bop) Sebagai Badan Internasional Baru Yang Dibentuk Untuk Mengawal Proses Transisi, Stabilisasi, Dan Rekonstruksi Gaza Pascakonflik.
Board Of Peace (Bop) Yang Seharunya Board Of Peace Merupakan Badan Internasional Yang Diinisiasi Oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump Untuk Mengawasi Administrasi, Stabilisasi, Dan Rekonstruksi Gaza Pada Masa Transisi Pascakonflik. Pembentukan Badan Ini Merupakan Bagian Dari Comprehensive Plan To End The Gaza Conflict (20-Point Roadmap) Dan Telah Memperoleh Dukungan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Melalui Resolusi 2803 (2025). Resolusi Tersebut Juga Merujuk Pembentukan Struktur Pemerintahan Gaza Yang Bersifat Teknokratis Dan Non-Politis Melalui National Committee For The Administration Of Gaza (NCAG).
Dalam Mandat Utamanya, Board Of Peace Bertugas Mengawasi Pelaksanaan Gencatan Senjata, Stabilisasi Keamanan, Serta Proses Rekonstruksi Gaza, Indonesia Kemudian Harus Membayar Iuran Sebesar 17 Triliun Yang Di Atur Dalam Bab 2 Huruf C Piagam Board Of Peace (Bop) Sebagai Salah Satu Dari 25 Negara Anggota, Sebagai Perbandingan Pada Tahun 2022 Pemerintah Indoneis Mendapatkan Pajak Dari Pelaku Usaha Digital (PMSE) Sebesar Rp 9,17 Triliun, Ini Berarti Hamper Dua Kali Lipat Dari Penerimaan Pajak Pelaku Usaha Digital (PMSE) Dalam Satu Tahun.
Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Malang Menilai Bahwa Langkah Ini Cukup Krusial Dan Tidak Menjadikan Krisis Ekonomi Di Indonesia Sebagai Pertimbangan Untuk Melakukan Kontribusi Iuran Keanggotaan Board Of Peace (Bop), Penggunaan Anggaran Kemenhan Ini Tidak Pernah Di Bahas Dengan DPR Sebagai Lembaga Pengawas Pemerintah.
Board Of Peace Yang Semula Di Buat Oleh Donald Trum Hadir Sebagai Badan Internasional Baru Yang Dibentuk Untuk Mengawal Proses Transisi, Stabilisasi, Dan Rekonstruksi Gaza Pasca Konflik, Dalam Piagamnya Tidak Ada Kemudian Secara Spesifik Berbicara Kepentingan Kondisi Gaza, Iuran Ini Hanya Menyatakan Bahwa System Pay-Play, Kondisi Finansial Menjadi Faktor Utama Dalam Menetukan Pengaruh Dan Akses, Bukan Keperpihakan Serta Respresentatif Dari Komitmen Perdamaian, Iuran Dana Keanggotan Ini Juka Bukan Menjamin Kepastian Bahwa Pandangan Dan Kepentingan Akan Meperoleh Ruang Dalam Proses Penentuan Kebijakan, Sebab Kendali Penuh Dan Terpusan Pada Donald Trump Dan Dewan Eksekutif, Sehingga Negara Anggota Hanya Menjadi Pratisipasi Aktif Saja Tanpa Di Berikan Kekuasaan Pengambilan Keputusan Terhadap Konflik Yang Ada Terkhususnya Di Gaza.
Israel Kemudian Pada 31 Januari 2026 Melakukan Serangan Yang Menewaskan Setidaknya 32 Warga Palestina, Serangan Yang Di Lakukan Ini Di Tengah Gencatan Senjata Yang Di Mulai Sejak Bulan Oktober 2025, Lantas Apa Yang Kemudian Menjadi Sikap Secara Lembaga Terkait Dengan Serangan Yang Terjadi Serta Terkhusunya Indonesia Sebagai Anggota Memberikan Sebuah Langkah Tegas Sebagai Keanggotaan.
Penghacuran Narasi Kolonial Masih Berlaku, serta gaya baru penjajahan
Penghancuran Narasi Menjadi Role Mode Kolonial Dalam Menjajah Sebuah Negara, Ini Kemudian Menjadi Pola Yang Di Buat Oleh Istana Di Mana Sedikit Sekali Ada Status Keuntungan Indonesia Menjadi Anggota Dari Board Of Peace (Bop), Di Karenakan Indonesi Hanya Memiliki Masa Keanggota Tiga Tahun, Dengan Tidak Adanya Poin Secara Spesifik Membahas Terkait Dengan Kondisi Gaza Hari Ini Seharunya Indonesia Mepertimbangkan Undangan Yang Di Buat Seperti Negara Lainya Undangan Yang Di Buat Oleh Amerika Yang Di Mana Presiden Donald Trum Sebagai Ketua Bop Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Malang Menilai Bahwa Ini Hanya Sebagai, Pengahancuran Nasrasi Ini Kemudia Di Pertegas Dengan Di Undanganya Pemuka Agama Dan Pimpinan Oraganisasi Di Antaranya Nahdatul Ulama Dan Muhamadiyah Dalam Pertemuan Yang Berlangsung Pada Selasa 2 Februari 2026 Di Istana.
Himpunan Mahasiswa Islam Menilai Seharusnya Pemuka Agama Dan Lembaga Yang Di Undangan Mampu Memberika Sebuah Jawaban Atas Pertayaan Publik Bahwa Board Of Peace Menjadi Lembaga Yang Meyelesaikan Akar Masalah Yang Terjadi Di Gaza Seperti Pendudukan Wilayah, Krisis Kemanusiaan, Serta Hak Penentuan Nasib Sendiri Rakyat Palestina, Jangan Sampai Jauh Api Dari Apa Yang Di Panggang, sebab Dari Tujuh Anggota Executive Board Pendiri, Enam Di Antaranya Adalah Warga Amerika Serikat, Ini Jelas Hanya Menguntungkan Amerika Serikat Dan Lingkaran Trump.
Di Perkuat Juga Dengan Trump Sebagai Ketua Seumur Hidup, Yang Memiliki Hak Tunggal Memiliki Kekuasan Penuh Dalam Menunjuk Dan Menggantinya Apakah Board Of Peace (Bop) Hanya Menjadi Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Dan Sebagai Warisan Politik Personal Donald Trum, Seharunya Kemimpinan Pada Organisasi Internasional Sesuai Dengan Norma Yang Berlaku Di Organisasi Internaisonal Bahwa Pemimpin Biasanya Berdasarkan Pada Posisi Kelambagaan Bukan Pada Posisi Individu, Jika Posisi Individu Maka Jelas Bukan Sebagai Respresentatif Masyarakat Sipil Palestina Yang Memiliki Pemahaman Tekait Kondisi Nyata Di Gaza, Sehingga Struktur Board Of Peace (Bop) Bukan Ceriminan Dari Pendekatan Partisipasif Yang Melibatkan Suara Korban Konflik Namun Tata Kelola Yang Arahnya Terlihat Jelas Bahwa Top-Down Dan Elitis.
Red ***
