Oleh: Yopi Y. Latif
Ketua Mandataris Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) Pohuwato
IKRARnews.ID, OPINI – Pohuwato adalah salah satu daerah dengan arus investasi terbesar di wilayah Gorontalo. Secara teori, limpahan investasi ini seharusnya menjadi lokomotif kesejahteraan rakyat. Namun yang terjadi justru sebaliknya: ketimpangan melebar, konflik berulang, dan peningkatan ekonomi masyarakat tidak berjalan sebanding dengan masifnya modal yang masuk.
Yang perlu digarisbawahi adalah masyarakat Pohuwato bukan anti-investasi. Mereka tidak menolak pembangunan, tidak anti industri, dan tidak menutup pintu bagi investor. Yang mereka tuntut hanyalah kejelasan. Kejelasan tentang siapa investor yang datang, apa kewajiban mereka, apa dampak ekonomi riil bagi warga, dan sejauh mana kontribusi mereka terhadap wilayah yang mereka manfaatkan.
Namun selama ini, wajah investasi di Pohuwato justru tampak kabur. Tidak transparan. Tidak komunikatif. Tidak menjelaskan apa pun secara terbuka. Akibatnya, rakyat merasa daerah hanya mendapat “ampas”, sementara keuntungan besar mengalir ke luar. Sekian lama investasi hadir, tetapi masih banyak keluarga yang hidup jauh dari kata sejahtera. Infrastruktur sosial dan ekonomi tidak berkembang signifikan, lapangan kerja tidak menjamin kesejahteraan, dan keberpihakan pada masyarakat nyaris tak terasa.
Lebih buruk lagi, situasi ini menciptakan kesan bahwa rakyat dipaksa menerima keadaan. Dipaksa percaya bahwa investasi adalah satu-satunya jalan, tanpa dijelaskan apa manfaatnya. Dipaksa diam meskipun menerima dampak lingkungan dan ekonomi. Dipaksa mengalah setiap kali konflik terjadi, sementara dialog dan transparansi hampir tidak pernah dibuka.
Di sisi lain, investor terlihat berjalan dengan ritme yang nyaman: menutup mata dan telinga, seolah konflik bukan masalah mereka. Sementara pemangku kebijakan lebih sibuk berdebat tanpa data daripada hadir dengan solusi. Akhirnya, masyarakat dibiarkan menanggung konsekuensi dari model investasi yang tidak berpihak.
Padahal investasi yang sehat tidak akan pernah tumbuh di atas ketidakadilan. Ia membutuhkan rasa percaya, transparansi, dan pembagian manfaat yang adil. Tanpa itu, Pohuwato hanya akan menjadi panggung di mana rakyat menjadi penonton, sementara pertunjukan besar dimainkan oleh mereka yang tidak pernah benar-benar membuka diri kepada publik.
Jika pemerintah ingin investasi menjadi berkah, bukan sumber konflik, maka jawabannya sederhana, buka data, buka dialog, dan tegakkan keberpihakan kepada rakyat. Jangan biarkan masyarakat terus merasa hanya kebagian sisa, sementara tanah mereka memberikan manfaat besar bagi pihak lain.
Selama ketidakjelasan ini terus dibiarkan, kesejahteraan hanya akan menjadi janji kosong yang berkeliling dari podium ke podium tetapi tak pernah mampir ke rumah-rumah warga Bumi Panua. RED
