IKRARnews.ID, BONE BOLANGO – Forum Pemuda Keadilan Gorontalo (FPKG) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Bone Bolango, Senin (22/12/2025). Massa aksi menuntut pencopotan serta pemeriksaan terhadap oknum pejabat tinggi Dinas Kesehatan Bone Bolango berinisial R.N atas dugaan akumulasi kekayaan yang tidak wajar selama menjabat.
Dalam orasinya, koordinator aksi FPKG menyoroti rekam jejak R.N yang dinilai mendominasi pengelolaan proyek di lingkup kesehatan sejak tahun 2010. FPKG menduga adanya praktik gratifikasi dan pengambilan komisi (fee) dari sejumlah pabrikan serta distributor obat dan alat kesehatan (alkes) di Jakarta, khususnya selama masa pengelolaan proyek di Rumah Sakit Toto periode 2012–2020.
FPKG membeberkan sejumlah temuan terkait aset fantastis milik R.N yang dianggap tidak selaras dengan profil pendapatan sebagai ASN, di antaranya: Kepemilikan Aset Mewah: Rumah megah beserta isinya, deretan mobil pribadi, peternakan sapi, kandang ayam skala besar, hingga usaha ritel toko makanan hewan (pet shop).
Selain itu, FPKG mengungkap dugaan modus penyaran aset melalui pembelian mobil truk secara tunai di diler Mitsubishi Kecamatan Telaga pada periode 2018–2019. Pembelian tersebut diduga menggunakan nama asisten rumah tangga untuk menyamarkan kepemilikan, namun aliran dana transaksi melalui Bank BNI tercatat atas nama R.N.
FPKG menegaskan bahwa R.N telah menduduki posisi strategis dalam waktu yang sangat lama, mulai dari bagian perencanaan pada periode pertama kepemimpinan mantan Bupati Hamim Pou (2010), hingga menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan saat ini.
”Kami mendesak DPRD Bone Bolango segera memanggil yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasi secara terbuka. Kami juga meminta Bupati untuk segera mencopot R.N dari jabatannya guna mempermudah proses penyelidikan atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan kekayaan yang tidak wajar,” ujar perwakilan FPKG dalam orasinya.
FPKG menyatakan akan membawa temuan data ini ke aparat penegak hukum (APH) jika tuntutan mereka untuk transparansi dan pembersihan birokrasi di tubuh Dinas Kesehatan tidak segera ditindaklanjuti oleh pihak legislatif maupun eksekutif.
AT – IR.ID
