IKRARnews.ID, BOALEMO – Anggota DPRD Kabupaten Boalemo dari Daerah Pemilihan Kecamatan Wonosari dan Dulupi, Harijanto Mamangkey, mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boalemo agar lebih proaktif mengusulkan penambahan kuota Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram serta penambahan jumlah pangkalan resmi di wilayah Boalemo.
Menurut Harijanto, meski penambahan kuota LPG 3 kg secara teknis menjadi kewenangan Pertamina, namun proses tersebut harus diawali dengan usulan resmi dari pemerintah daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
“Pemda Boalemo tidak boleh pasif. Pemerintah daerah harus proaktif mengusulkan penambahan kuota dan pangkalan, sekaligus menyampaikan informasi yang terbuka kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kekhawatiran,” tegas Harijanto kepada media pada Senin, (9/2/2026).
Ia menjelaskan, upaya tersebut sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tertentu, yang menegaskan bahwa LPG 3 kg merupakan barang bersubsidi yang wajib dijamin ketersediaannya oleh negara.
Selain itu, Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 juga mengatur peran pemerintah daerah dalam pengawasan dan penataan distribusi LPG, termasuk pengusulan kebutuhan dan penambahan pangkalan di wilayah masing-masing.
Harijanto menilai, meningkatnya kebutuhan LPG 3 kg menjelang bulan suci Ramadhan harus diantisipasi dengan kebijakan yang cepat, tepat, dan komunikatif, baik dalam penambahan kuota maupun pemerataan distribusi melalui pangkalan resmi.
“Selain menambah kuota dan pangkalan, Pemda juga harus aktif menyampaikan informasi resmi kepada publik, agar masyarakat mengetahui kondisi pasokan serta tindak lanjut atas aspirasi yang berkembang,” ujarnya.
Ia berharap, melalui peran aktif Pemkab Boalemo dan koordinasi yang baik dengan Pertamina, ketersediaan LPG 3 kg di Kabupaten Boalemo dapat terjaga, distribusi semakin merata, serta masyarakat merasa aman dan terlayani dengan baik menjelang hingga selama bulan suci Ramadhan.
Red, SRI
