IKRARnews.ID, LIMBOTO – Inspektur Kabupaten Gorontalo, Dr. Sri Dewi Rahmawati Nani, S.H., M.H., resmi membuka kegiatan Workshop Manajemen Risiko Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Gorontalo Tahun 2026. Kegiatan tersebut digelar di Aula Bapelitbangda Kabupaten Gorontalo, Rabu (10/02/2026).
Workshop yang diselenggarakan oleh Inspektorat Kabupaten Gorontalo ini diikuti oleh 80 peserta yang merupakan perwakilan dari seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Kegiatan berlangsung selama dua hari, mulai 10 hingga 11 Februari 2026, dengan pembagian sesi masing-masing 17 OPD per hari.
Dalam sambutannya, Inspektur Sri Dewi Rahmawati Nani menegaskan pentingnya penguatan manajemen risiko sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Ia menekankan bahwa manajemen risiko bukan sekadar formalitas administrasi, tetapi harus menjadi bagian integral dalam setiap proses perencanaan dan pelaksanaan program di masing-masing OPD.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP Provinsi Gorontalo, Asri Murtini, yang juga bertindak sebagai pemateri.
Usai memberikan materi, Asri Murtini menyampaikan bahwa melalui workshop ini diharapkan tata kelola pemerintahan Kabupaten Gorontalo akan semakin baik, sehingga berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Dengan kegiatan workshop ini kita berharap tata kelola di pemerintahan Kabupaten Gorontalo akan lebih baik, sehingga pelaksanaan layanan publiknya juga semakin berkualitas dengan standar yang bagus. Selama ini sudah cukup memenuhi target, namun masih ada beberapa catatan yang perlu ditingkatkan, terutama dalam implementasi manajemen risiko,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa penguatan manajemen risiko perlu dilakukan secara berkelanjutan, mengingat dinamika yang terjadi di pemerintahan daerah, termasuk faktor efisiensi yang dapat memengaruhi pelaksanaan program.
“Kita perlu penguatan agar proses manajemen risiko dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Pembinaan dari BPKP terhadap pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas,” tutupnya.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Gorontalo menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian internal demi terciptanya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional.
Red, (Anis)
