IKRARnews.ID, Kota Gorontalo – Suasana di kawasan street food Pasar Sentral Gorontalo pada Sabtu (29/11/2025) menjadi heboh ketika sekelompok transpuan melintas di area tersebut. Terdengar siulan bernada ejekan terdengar dari beberapa pengunjung. Sementara yang lain memilih diam sambil mengamati. Seketika media sosial menjadi ramai atas kejadian tersebut.
Sejumlah warga dilaporkan mengaku keberatan atas aktivitas tak senonoh yang dilakukan sebagian transpuan yang dianggap menari dengan gaya tidak semestinya di ruang publik.
“Kami merasa tidak nyaman karena ini area umum dan banyak anak-anak,” ujar salah seorang pengunjung yang enggan disebutkan namanya.
Reaksi warga ini muncul di tengah pemberlakuan seruan Wali Kota Gorontalo dan Surat Edaran Bupati Gorontalo pada bulan April lalu yang mengimbau pembatasan kegiatan yang melibatkan komunitas transpuan. Demi menjaga ketertiban umum, aturan ini diberlakukan.
Kelompok warga yang mendukung kebijakan tersebut umumnya merujuk pada nilai adat dan agama yang dianut masyarakat Gorontalo. Filosofi lokal “Adati hula-hula to Sara’, Sara’ hula-hula to Kuru’ani” sering dijadikan pedoman oleh tokoh adat dan agama dalam memaknai fenomena sosial. “Ini bukan soal personal. Kami hanya ingin lingkungan sosial tetap terjaga,” kata seorang pengunjung lain yang mendukung imbauan pemerintah.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari perwakilan komunitas transpuan terkait kejadian tersebut. Sejumlah pemerhati sosial menilai bahwa dialog antara pemerintah, masyarakat, dan komunitas yang terlibat penting dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman serta menjaga keharmonisan sosial.
Pemerintah daerah kini menghadapi tantangan untuk merumuskan kebijakan yang dapat menyeimbangkan nilai adat dan agama dengan prinsip keberagaman. Upaya yang mengedepankan komunikasi, edukasi publik, serta pendekatan yang menghormati hak semua pihak dinilai memiliki peluang untuk meredam ketegangan di masyarakat.
Pertanyaan yang berkembang di ruang publik adalah apakah Gorontalo akan mempertahankan langkah pembatasan aktivitas transpuan di ruang publik atau mencari bentuk kompromi melalui dialog. Keputusan tersebut diperkirakan akan memengaruhi dinamika sosial daerah ke depan.
RDj – IR.ID
