IKRARnews.ID, Pohuwato – Polemik aktivitas pertambangan rakyat di wilayah Pohuwato kembali mengemuka. Di tengah sorotan isu kerusakan lingkungan, muncul suara dari kalangan masyarakat yang mengingatkan pentingnya melihat persoalan secara adil dan menyeluruh, tanpa menempatkan satu pihak sebagai kambing hitam.
Jemi Hado, anak dari seorang penambang lokal Pohuwato, menegaskan bahwa pembahasan soal dampak lingkungan tidak bisa hanya diarahkan pada aktivitas pertambangan rakyat semata. Menurutnya, persoalan kerusakan lingkungan harus dilihat secara objektif dan komprehensif, karena banyak faktor lain yang turut berkontribusi terhadap degradasi alam.
“Kalau kita bicara soal lingkungan, maka harus jujur dan adil. Aktivitas pertambangan memang memiliki dampak, tapi bukan satu-satunya penyebab rusaknya lingkungan. Pembukaan lahan untuk perkebunan, penggundulan hutan, dan aktivitas ekonomi lainnya juga memberikan tekanan besar terhadap ekosistem,” ujar Jemi pada Jumat (02/01/2026).
Ia menilai, jika negara ingin benar-benar menegakkan keadilan lingkungan, maka pendekatan yang digunakan tidak boleh tebang pilih. Menutup aktivitas pertambangan rakyat tanpa menyentuh praktik pembukaan lahan skala besar justru akan melahirkan ketimpangan baru di tengah masyarakat.
“Kalau mau adil, jangan hanya PETI yang ditutup. Aktivitas pembukaan hutan yang menyebabkan kerusakan ekosistem juga harus dihentikan. Dampaknya sama-sama merusak alam,” tegasnya.
Lebih jauh, Jemi mengingatkan bahwa di balik aktivitas pertambangan rakyat, terdapat ribuan kepala keluarga yang menggantungkan hidupnya dari sektor tersebut. Bagi masyarakat lokal, tambang bukan semata soal ekonomi, melainkan ruang bertahan hidup di tengah keterbatasan lapangan pekerjaan.
“Bagi kami, ini bukan sekadar aktivitas ekonomi, tapi jalan hidup. Banyak keluarga yang menyekolahkan anak, memenuhi kebutuhan makan, dan bertahan hidup dari sana,” katanya.
Ia pun menegaskan bahwa masyarakat pada dasarnya tidak menolak aturan, apalagi upaya perlindungan lingkungan. Namun yang dibutuhkan adalah solusi yang adil, manusiawi, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat kecil.
“Kami percaya negara hadir untuk menyejahterakan rakyat, bukan untuk mematikan sumber penghidupan mereka. Kalau mau ditata, ayo ditata bersama. Cari solusi, bukan saling menyalahkan atau memprovokasi,” ujar Jemi.
Menurutnya, solusi terbaik adalah menghadirkan kebijakan yang mampu menyeimbangkan kepentingan lingkungan dan keberlangsungan ekonomi masyarakat, seperti penataan wilayah tambang rakyat, pendampingan teknis, serta pengawasan yang adil dan transparan.
“Pertambangan boleh, perkebunan boleh, pertanian juga boleh. Yang penting dikelola dengan benar dan bertanggung jawab. Negara harus hadir sebagai penengah, bukan sebagai penghukum,” tutup Jemi.
Red-AKP
