IKRARnews.ID, LIMBOTO — Pemerintah Kabupaten Gorontalo resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo (Bank SulutGo) Cabang Limboto Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Meeting Room Rumah Makan Orasawa Dulohupa, Limboto, Jumat (6/2/2026).
Penandatanganan PKS ini dihadiri langsung oleh Bupati Gorontalo H. Sofyan Puhi, S.T., didampingi Wakil Bupati H. Tonny Junus, Sekretaris Daerah Sugondo Makmur, S.Pd., M.H., serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Kerja sama yang disepakati meliputi penempatan dan penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Kabupaten Gorontalo, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Bepemdes) Kabupaten Gorontalo, Dr. Sumanti Maku, M.Si., bersama Kepala Bank SulutGo Cabang Limboto, Hasan Hamid, M.Ak.
Selain itu, turut dilakukan penandatanganan perjanjian optimalisasi penguatan pajak daerah dan retribusi daerah berbasis sistem online antara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo dan PT Bank SulutGo Cabang Limboto. Langkah ini bertujuan mendorong transparansi, akurasi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Pimpinan Bank SulutGo Cabang Limboto, Hasan Hamid, M.Ak., menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh Bupati Gorontalo sebagai pemegang saham Bank SulutGo. Menurutnya, Bupati Sofyan Puhi memahami secara menyeluruh kebutuhan dan potensi bank daerah dalam mendukung tata kelola keuangan pemerintah yang modern dan transparan.
“Pak Bupati menaruh perhatian khusus pada pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akurat, dan akuntabel. Tidak ada kepentingan lain, murni demi perbaikan sistem keuangan Kabupaten Gorontalo. Ini bentuk dukungan yang sangat luar biasa,” ujar Hasan Hamid.
Ia berharap kerja sama antara Bank SulutGo dan Pemerintah Kabupaten Gorontalo dapat terus ditingkatkan ke depan, sehingga seluruh layanan perbankan dan sistem pengelolaan keuangan daerah bermuara pada kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan penandatanganan PKS ini menjadi bagian dari komitmen bersama dalam mendorong digitalisasi keuangan daerah serta memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan perbankan milik daerah.
Red, (Anis)
