IKRARnews.ID, BOLMONG RAYA – Wacana pemisahan diri wilayah Bolaang Mongondow Raya (BMR) untuk membentuk provinsi baru kembali menghangat dan menjadi perbincangan luas di tengah masyarakat Sulawesi Utara. Menanggapi isu strategis tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (DPC AKPERSI) Gorontalo, Refsi Rey Musa, menyatakan dukungan penuh, namun dengan catatan kritis sebagai bagian dari tanggung jawab insan pers.
Menurut Rey, dari sisi kultural dan geografis, aspirasi pemekaran Provinsi BMR memiliki dasar yang kuat. Jarak sejumlah wilayah seperti Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Bolaang Mongondow Timur yang cukup jauh dari pusat pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara di Kota Manado, kerap menimbulkan persoalan akses pelayanan publik, percepatan pembangunan, hingga efektivitas birokrasi.
“Secara sosiologis dan geografis, masyarakat BMR memiliki karakter dan kebutuhan pembangunan yang khas. Jarak tempuh yang panjang ke pusat pemerintahan provinsi seringkali berdampak pada lambannya pelayanan serta ketimpangan pembangunan,” ujar Rey, Senin (9/2/2026).
Tak hanya itu, Rey juga menyoroti potensi ekonomi daerah sebagai salah satu indikator penting. Ia menilai, masing-masing kabupaten dan kota di BMR, yakni Kabupaten Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow Timur, serta Kota Kotamobagu, memiliki sumber pendapatan daerah yang beragam, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, perdagangan, hingga jasa.
“Jika dikelola secara mandiri dan profesional, potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah BMR sejatinya mampu menopang berdirinya provinsi baru. Namun ini harus dibarengi dengan perencanaan fiskal yang matang dan transparan,” tegasnya.
Meski demikian, Rey mengingatkan bahwa pemekaran wilayah bukan sekadar soal pemisahan administratif, melainkan menyangkut kesiapan menyeluruh. Ia menekankan perlunya kajian mendalam terkait kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur pemerintahan, kemampuan keuangan daerah, hingga stabilitas sosial dan politik.
“Pemekaran yang dipaksakan tanpa kesiapan justru berpotensi menimbulkan masalah baru, seperti ketergantungan fiskal pada pemerintah pusat, konflik kepentingan elit, serta beban anggaran yang besar. Di sinilah sisi negatif yang harus diantisipasi,” ujarnya kritis.
Sebaliknya, jika dilakukan dengan perencanaan matang, pemekaran Provinsi BMR dinilai memiliki sisi positif yang signifikan, antara lain percepatan pembangunan, pemerataan ekonomi, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan identitas dan kemandirian daerah.
Sebagai putra asli Bolaang Mongondow Selatan dan sepenuhnya mengenyam pendidikan di Kota Kotamobagu, Rey mengaku memiliki ikatan emosional yang kuat terhadap tanah kelahirannya. Dukungan terhadap terbentuknya Provinsi BMR, menurutnya, bukan sekadar sentimen kedaerahan, melainkan panggilan untuk mendorong kemajuan wilayah.
“Sebagai anak daerah, tentu saya sangat bangga jika Provinsi BMR terwujud. Apalagi saya sudah belasan tahun berkarier di Provinsi Gorontalo dan melihat langsung bagaimana daerah hasil pemekaran bisa tumbuh dan berkembang jika dikelola dengan baik,” katanya.
Rey juga menegaskan bahwa pembentukan daerah otonomi baru telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menekankan prinsip kesejahteraan masyarakat, efektivitas pemerintahan, dan kepentingan nasional sebagai dasar utama pemekaran.
“Selama memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan sebagaimana diatur undang-undang, serta benar-benar bertujuan untuk kesejahteraan rakyat, maka pembentukan Provinsi BMR adalah sesuatu yang sah dan patut diperjuangkan,” pungkas Rey.
Red ***
