IKRARnews.ID, BOALEMO – Reaksi pembelaan diri sejumlah Anggota Legislatif (Aleg) yang berdalih adanya “tahapan birokrasi” terkait realisasi anggaran Rp56,6 Miliar memicu kecaman keras dari Aliansi Mahasiswa dan Pelajar Kawasan Paguyaman Raya Gorontalo (AMPKPRG). Ketua Umum AMPKPRG, Rivandi Abdullah, menilai alasan tersebut hanyalah tameng klasik untuk menutupi janji palsu yang sudah dipamerkan sejak tahun 2025.
“Lucu sekali melihat para Aleg baru sibuk bicara ‘tahapan’ setelah jembatan rakyat roboh dan kritikan mulai menghujam. Pertanyaannya sederhana: Jika memang masih dalam proses administratif yang berbelit, kenapa sejak tahun lalu kalian sudah hobi pamer foto dan narasi di media sosial seolah anggaran itu sudah ‘gol’? Itu bukan kerja nyata, itu namanya jualan mimpi di atas penderitaan rakyat!” tegas Rivandi Abdullah, Selasa (31/03/2026).
Rivandi secara terbuka menantang para wakil rakyat tersebut untuk berhenti beretorika di media massa dan segera melakukan transparansi anggaran. Ia mendesak agar dokumen perencanaan, nomor registrasi anggaran di pusat, hingga timeline pasti pembangunan jembatan permanen dibuka secara gamblang kepada
publik.
“Kami dari AMPKPRG menuntut jawaban konkret: Sudah di posisi mana sebenarnya dana 56 Miliar itu? Apakah masih di atas kertas, masih di tahap lobi, atau jangan-jangan hanya fiktif untuk meredam kemarahan warga? Jangan hanya berani berbalas pantun di berita, tunjukkan bukti fisiknya kepada masyarakat Wonosari!” sindir Rivandi dengan nada tajam.
Lebih lanjut, Rivandi menyoroti ketimpangan antara “kecepatan” para Aleg dalam mengunggah konten kunjungan di lokasi jembatan roboh dengan “kelambatan” realisasi pembangunan di lapangan. Menurutnya, rakyat tidak bisa menyeberangi sungai hanya dengan membaca kliping berita pembelaan diri para pejabat.
“Kamera kalian fokusnya sangat tajam saat berpose di lokasi bencana, tapi kenapa visi kalian mendadak kabur saat bicara eksekusi? Rakyat butuh jembatan utuh yang kokoh, bukan tumpukan proposal yang tidak kunjung berwujud alat berat di lokasi. Jika energi kalian hanya habis untuk klarifikasi tanpa ada aksi, maka fungsi pengawasan kalian patut kami pertanyakan!” lanjutnya.
AMPKPRG menegaskan tidak akan berhenti melakukan tekanan hingga ada transparansi data dan bukti fisik pembangunan jembatan permanen dimulai. Rivandi mengingatkan bahwa “tahapan” yang paling dinanti rakyat adalah tahap pengerjaan nyata, bukan tahap pencitraan digital yang tak berujung.
“Berhenti membius rakyat dengan angka miliaran jika urusan akses transportasi dasar saja kalian gagal tuntaskan. Kami tunggu transparansi kalian, bukan janji ‘otewe’ yang sudah kadaluarsa!” pungkas Rivandi.
Red ***
