IKRARnews.ID, BOALEMO – Kondisi infrastruktur di Kabupaten Boalemo kembali memicu kritik tajam. Kali ini, sorotan tertuju pada robohnya jembatan vital yang menghubungkan Desa Harapan dan Desa Sukamaju (RT 15). Di tengah lumpuhnya akses transportasi warga, klaim anggaran fantastis senilai Rp56,6 Miliar dari BNPB untuk pembangunan 5 jembatan hingga kini dianggap masih menjadi “misteri” tanpa kejelasan eksekusi.
Rivandi Abdullah, Ketua Umum AMPKPRG (Aliansi Mahasiswa dan Pelajar Kawasan Paguyaman Raya Gorontalo), menilai ada ketimpangan yang sangat melukai rasa keadilan masyarakat. Di satu sisi, pejabat dan anggota legislatif sibuk mengunggah narasi keberhasilan alokasi dana miliaran rupiah di media sosial, namun di sisi lain, urat nadi ekonomi warga antara Desa Harapan dan Sukamaju dibiarkan hancur tanpa penanganan darurat.
“Dana 56,6 Miliar itu untuk 5 jembatan, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan sama sekali di lapangan. Sementara itu, jembatan penghubung Desa Harapan dan Sukamaju sudah roboh. Masyarakat tidak bisa makan hanya dengan melihat angka di media sosial; mereka butuh jembatan itu berdiri kembali sekarang juga,” tegas Rivandi Abdullah, Minggu (29/03/2026).
Rivandi menambahkan bahwa ketidakjelasan status anggaran tersebut menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Jika anggaran 2026 yang diklaim itu benar-benar ada, seharusnya sudah ada transparansi mengenai titik mana saja yang dikerjakan dan kapan mulai dibangun.
“Jangan sampai narasi anggaran besar ini hanya dipakai untuk meredam kemarahan warga Desa Harapan dan Sukamaju. Faktanya, akses kedua desa ini terputus dan tidak ada solusi taktis dari pemerintah daerah maupun pihak legislatif yang katanya sudah ‘bersinergi’ menjemput dana pusat,” lanjut Rivandi dengan nada kritis.
Lebih lanjut, selaku Ketua Umum AMPKPRG, Rivandi mendesak Pemerintah Daerah Boalemo dan DPRD untuk berhenti beretorika dan segera menurunkan tim teknis untuk penanganan darurat. Menurutnya, keselamatan warga dan kelancaran arus barang antara Desa Harapan dan Sukamaju tidak bisa menunggu proses birokrasi anggaran 2026 yang realisasinya masih samar.
“Rakyat butuh bukti fisik, bukan sekadar status ‘otewe’ (on the way). Kami menuntut transparansi penuh atas dana 56 Miliar tersebut dan mendesak perbaikan segera untuk jembatan penghubung Harapan-Sukamaju yang kini jadi saksi bisu kegagalan prioritas pembangunan di Boalemo,” pungkasnya.
Hingga saat ini, mobilitas warga di perbatasan kedua desa tersebut terhambat total, memaksa masyarakat mencari jalur alternatif yang jauh lebih sulit dan berisiko.
Red **
