IKRARnews.ID, Gorontalo Utara — Dugaan lemahnya tata kelola aset desa kembali mencuat di Pemerintah Desa (Pemdes) Leboto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang seharusnya menjalankan fungsi pengawasan justru mengaku tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan sewa peminjaman lapangan desa untuk kegiatan pasar malam oleh pihak Ganteng Ganteng Ceria (GGC).
Salah satu anggota BPD Leboto yang enggan disebutkan namanya mengaku sama sekali tidak mengetahui adanya rapat resmi terkait sewa peminjaman lokasi wahana pasar malam GGC.
“Saya tidak tahu, bahkan tidak pernah ada rapat. Informasi soal lapangan dipinjam oleh GGC pun hanya saya dapat dari teman,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (11/2/2026).
Pengakuan ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai transparansi Pemdes Leboto dalam mengelola aset desa, termasuk dugaan pengabaian peran BPD sebagai lembaga pengawasan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Tak hanya soal prosedur perizinan, publik juga mempertanyakan kejelasan nilai sewa lapangan, mekanisme pembayaran, serta apakah hasil sewa tersebut benar-benar masuk sebagai Pendapatan Asli Desa (PADes).
Hingga berita ini diterbitkan, Kades dan Sekdes Leboto belum memberikan tanggapan atas upaya konfirmasi wartawan terkait sewa lapangan desa kepada pihak GGC. Upaya konfirmasi melalui pesan singkat maupun sambungan telepon tidak mendapat respons.
Sikap bungkam pihak Pemdes ini semakin memperkuat dugaan adanya ketertutupan informasi publik terkait pemanfaatan aset desa.
Meski demikian, media ini tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Pemdes Leboto maupun pihak terkait apabila di kemudian hari bersedia memberikan keterangan resmi.
Red RM
