IKRARnews.ID, Malang — Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Malang, Mirdhan Idham, mendesak DPR RI dan pemerintah untuk segera menyatakan sikap menarik Indonesia dari keanggotaan Board of Peace (BoP). Desakan tersebut disampaikan menyusul meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah setelah serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.
Mirdhan menilai Board of Peace tidak lagi menjalankan mandat awal pembentukannya sebagai forum yang mendorong perdamaian global. Menurutnya, keberadaan BoP justru bertentangan dengan prinsip perlindungan warga sipil, pembukaan akses kemanusiaan, serta dorongan solusi dua negara di Gaza sebagaimana tercantum dalam piagam lembaga tersebut.
“Jika Indonesia tetap menjadi anggota Board of Peace, maka secara politik Indonesia tidak lagi konsisten mengawal kepentingan kemanusiaan dan perjuangan kemerdekaan Palestina,” ujar Mirdhan dalam keterangannya, Senin (2/3).
Ia menyoroti bahwa piagam Board of Peace ditandatangani Indonesia oleh Presiden Prabowo Subianto dalam forum internasional di Davos. Namun, dengan Amerika Serikat dan Israel—yang juga menjadi bagian dari BoP—melakukan serangan terhadap Iran, Mirdhan menilai lembaga tersebut tidak lagi sejalan dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam piagamnya sendiri.
Mirdhan juga mengkritik struktur kepemimpinan Board of Peace yang dinilai sarat kepentingan politik Amerika Serikat. Menurutnya, posisi Donald Trump sebagai ketua seumur hidup dengan kewenangan tunggal menjadikan BoP lebih sebagai instrumen kebijakan luar negeri Amerika Serikat dibandingkan forum perdamaian yang independen.
Selain itu, ia menyinggung kewajiban iuran keanggotaan yang dinilai menciptakan skema *pay to play*, di mana faktor finansial menentukan pengaruh dan akses. Dalam kondisi tersebut, kata dia, Indonesia tidak memiliki peran strategis yang konkret, sehingga keanggotaan di Board of Peace dinilai tidak lagi sejalan dengan kepentingan nasional maupun prinsip konstitusi.
“DPR dan pemerintah seharusnya melakukan evaluasi menyeluruh dan segera mengambil keputusan politik untuk menarik Indonesia dari Board of Peace,” tegasnya.
Mirdhan juga mendesak pemerintah memberikan penjelasan terbuka kepada publik terkait penggunaan iuran keanggotaan BoP di tengah meningkatnya konflik di Timur Tengah.
Selain itu, ia menilai klaim Indonesia sebagai mediator perdamaian berpotensi menjadi pengalihan isu. Menurutnya, pemerintah perlu kembali melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama untuk menjelaskan secara terbuka arah kebijakan Indonesia terkait keanggotaan Board of Peace, guna mencegah munculnya spekulasi di tengah publik. Ia turut menyinggung pertemuan pemerintah dengan sejumlah tokoh dan pimpinan organisasi keagamaan, termasuk **Nahdlatul Ulama** dan **Muhammadiyah**, yang sebelumnya berlangsung di Istana.
Mirdhan menegaskan HMI Cabang Malang akan terus memantau perkembangan situasi global dan sikap pemerintah. Ia menyebut tidak menutup kemungkinan adanya aksi lanjutan di wilayah Malang Raya apabila DPR dan pemerintah tidak segera mengambil langkah konkret.
“Ini merupakan komitmen kami dalam menjaga nilai kemanusiaan dan keberpihakan terhadap kemerdekaan Palestina,” pungkasnya.
Red ***
