IKRARnews.ID, Boalemo – Penertiban fasilitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Gorontalo kian berdampak luas. Di Kabupaten Boalemo, sebanyak 4 dari 5 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terpaksa ditutup sementara oleh Badan Gizi Nasional (BGN) akibat tidak memenuhi standar, terutama terkait Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Dari total 5 dapur yang beroperasi di Boalemo, hanya SPPG Mananggu yang tetap berjalan karena dinilai telah memenuhi standar yang ditetapkan. Sementara dapur lainnya, termasuk di wilayah Molombulahe dan Tilamuta, harus menghentikan aktivitas hingga proses perbaikan selesai dilakukan.
Salah satu yang terdampak adalah SPPG Molombulahe yang berlokasi di Desa Molombulahe, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Penutupan ini merupakan bagian dari langkah tegas pemerintah, setelah sebelumnya 16 SPPG di Gorontalo juga dihentikan operasionalnya karena persoalan serupa.
Kepala SPPG Molombulahe, Rizal Suu, mengungkapkan bahwa persoalan utama terletak pada belum terpenuhinya standar IPAL sesuai petunjuk teknis terbaru dari BGN. Meski telah memiliki sistem penyaringan, namun belum mampu memenuhi kriteria pengolahan limbah yang aman dan ramah lingkungan.
“Memang yang jadi masalah utama itu IPAL. Kami sudah punya penyaring, tapi belum sesuai standar. Sekarang mitra sudah melakukan pengadaan biofilter yang sesuai ketentuan, dan sementara dalam proses pemasangan,” ujarnya saat ditemui, Kamis (2/4/2026).
Ia menjelaskan, tim BGN bersama koordinator wilayah, Putri Nento, telah melakukan inspeksi langsung sebelum memutuskan penghentian sementara operasional dapur. Keputusan tersebut bersifat administratif dan dapat dicabut setelah seluruh persyaratan dipenuhi.
Pihak pengelola kini tengah mempercepat perbaikan, termasuk pemasangan sistem biofilter baru. Setelah rampung, laporan akan diajukan kembali ke BGN untuk dilakukan verifikasi lapangan.
“Kalau sudah selesai, kami ajukan laporan. Nanti mereka akan turun lagi untuk memastikan apakah sudah sesuai standar,” jelasnya.
Rizal menegaskan, selain persoalan IPAL, tidak ditemukan pelanggaran lain. Kualitas makanan dan distribusi ke sekolah dinilai berjalan baik, bahkan mendapat respons positif dari pihak sekolah sebelum penutupan dilakukan.
Namun, penghentian ini berdampak langsung pada terhentinya distribusi makanan bergizi kepada para siswa. Proses produksi yang membutuhkan pasokan air besar menjadi alasan utama tidak memungkinkan operasional tetap berjalan di tengah perbaikan.
“Kalau dipaksakan jalan saat masih perbaikan, justru akan mengganggu proses produksi, terutama karena penggunaan air yang cukup besar dalam pengolahan makanan,” tambahnya.
Program MBG sendiri merupakan salah satu program strategis pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas gizi pelajar di Indonesia. Pemerintah daerah berharap seluruh pengelola SPPG segera berbenah agar layanan dapat kembali normal dalam waktu dekat.
Di akhir keterangannya, Rizal Suu, S.Pd menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat luas, khususnya di wilayah Paguyaman, atas terhentinya layanan sementara tersebut. Ia juga meminta maaf kepada para orang tua siswa serta 47 relawan yang terdampak karena tidak dapat beraktivitas selama masa penutupan.
Red ***
