IKRARnews.ID, Pohuwato– Aliansi Masyarakat dan Pemuda Desa Yipilo menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Desa Yipilo yang dipimpin langsung oleh Koordinator Lapangan, Fikri Papempang. Aksi tersebut diterima oleh PLH Kepala Desa Yipilo yang juga menjabat sebagai Camat Wanggarasi.(31/07/26)
Dalam orasinya, Fikri Papempang menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk aspirasi kolektif masyarakat yang terdiri dari pemuda, tokoh adat, tokoh agama, imam desa, dan berbagai elemen masyarakat yang menginginkan adanya kepastian sikap dari Pemerintah Kabupaten Pohuwato terhadap persoalan pemerintahan Desa Yipilo.
“Kami datang bukan untuk menciptakan kegaduhan, tetapi untuk memastikan suara masyarakat Desa Yipilo benar-benar didengar oleh Pemerintah Kabupaten Pohuwato. Kami meminta kepada PLH Kepala Desa yang juga Camat Wanggarasi agar menyampaikan secara utuh kepada Bupati Pohuwato bahwa masyarakat Yipilo sudah tidak lagi menghendaki oknum kepala desa yang saat ini diberhentikan sementara untuk tidak diaktifkan kembali. Aspirasi masyarakat sangat jelas, yakni meminta agar yang bersangkutan diberhentikan secara permanen sesuai mekanisme hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Fikri Papempang.
Selain itu, massa aksi juga mendesak agar Camat Wanggarasi segera mengundurkan diri dari jabatannya sebagai PLH Kepala Desa Yipilo demi menjaga netralitas pemerintahan desa dan menghindari potensi konflik kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Kami juga meminta Camat Wanggarasi untuk mengundurkan diri dari jabatan PLH Kepala Desa Yipilo. Rangkap jabatan seperti ini telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dan tidak lagi menciptakan suasana pemerintahan desa yang kondusif. Desa Yipilo membutuhkan kepemimpinan yang fokus dan mampu membangun kembali kepercayaan masyarakat,” tegasnya.
Sebagai bentuk kekecewaan atas lambannya penyelesaian persoalan oleh Pemerintah Daerah, massa aksi melakukan penyegelan Kantor Desa Yipilo. Penyegelan tersebut akan tetap dilakukan hingga hari Senin, sebagai bentuk ultimatum kepada Pemerintah Kabupaten Pohuwato agar segera mengambil keputusan yang memberikan kepastian hukum dan menjawab tuntutan masyarakat.
“Penyegelan kantor desa ini bukan tindakan anarkis, tetapi simbol hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah yang dinilai terlalu lama mengulur penyelesaian persoalan Desa Yipilo. Kami ingin pemerintah memahami bahwa ketidakpastian ini justru memperburuk situasi sosial di desa,” ujar Fikri.
Untuk menjamin pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan, Aliansi Masyarakat dan Pemuda Yipilo menyatakan bahwa sementara waktu seluruh pelayanan administrasi desa dipindahkan ke Kantor Camat Wanggarasi sampai adanya keputusan resmi dari Pemerintah Kabupaten Pohuwato.
“Kami tetap memikirkan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, pelayanan administrasi desa untuk sementara dialihkan ke Kantor Camat Wanggarasi agar kebutuhan masyarakat tetap terlayani. Namun kami menegaskan, apabila hingga batas waktu yang kami berikan tidak ada keputusan yang jelas dari Pemerintah Daerah, maka masyarakat akan mempertimbangkan langkah-langkah lanjutan yang lebih besar sebagai bentuk perjuangan demokratis dalam memperjuangkan aspirasi mereka,” tutup Fikri Papempang.
Red ***
