IKRARnews.ID, POHUWATO – Rapat koordinasi (rakor) Forkopimda Kabupaten Pohuwato terkait rencana penertiban Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah hukum Polres Pohuwato yang digelar pada Kamis, 2 Januari 2026, menuai sorotan tajam dari Perwakilan Anak Cucu Penambang Pohuwato. Mereka menilai pernyataan para pimpinan daerah dalam rakor tersebut tidak sejalan dengan realita pelaksanaan di lapangan.
Dalam rakor itu, Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga menyampaikan bahwa penertiban PETI akan dilakukan secara humanis dan persuasif, diawali dengan apel gelar pasukan yang melibatkan seluruh unsur terkait sebagai bentuk kesiapan dan komitmen bersama.
“Penertiban akan dilakukan secara humanis, dengan pendekatan persuasif kepada masyarakat, serta diawali apel gelar pasukan sebelum tim diterjunkan,” ujar Bupati Saipul.
Pernyataan serupa disampaikan Kapolres Pohuwato AKBP Busroni yang menegaskan bahwa penertiban PETI diawali dengan imbauan dan pemberitahuan kepada masyarakat, serta melibatkan seluruh unsur Forkopimda dan pihak terkait.
Namun, klaim tersebut dibantah keras oleh Perwakilan Anak Cucu Penambang Pohuwato, Yopi Y. Latif, C.ILJ. Ia menyebut bahwa apa yang disampaikan dalam forum resmi tidak tercermin di lapangan dan berpotensi menyesatkan opini publik.
Yopi mengungkapkan bahwa dirinya secara langsung mengikuti rombongan penertiban selama enam hari sejak Senin, 4 Januari 2026. Fakta di lapangan, menurutnya, menunjukkan minimnya kehadiran unsur pemerintah daerah maupun pimpinan Forkopimda.
“Di lapangan, yang hadir hanya di hari pertama saja, itu pun terbatas pada DLHK, Kesbangpol, dan Satpol PP. Setelah hari pertama, unsur-unsur tersebut tidak pernah terlihat lagi. Pimpinan daerah lainnya juga tidak pernah turun langsung,” tegas Yopi.
Ia menilai kondisi tersebut bertolak belakang dengan narasi keterlibatan seluruh unsur Forkopimda sebagaimana disampaikan Kapolres dalam rakor. Menurutnya, situasi ini memperlihatkan lemahnya komitmen bersama dan inkonsistensi antara kebijakan di atas meja dengan pelaksanaan di lapangan.
Lebih jauh, Yopi mempertanyakan klaim penertiban secara humanis. Ia menegaskan bahwa pendekatan persuasif yang digaungkan pimpinan tidak dirasakan oleh masyarakat penambang, sehingga berpotensi memicu ketegangan sosial.
“Kalau disebut humanis, di mana letak humanisnya? Yang terjadi justru tekanan di lapangan tanpa kehadiran pimpinan untuk berdialog langsung dengan masyarakat,” ujarnya.
Yopi juga mengingatkan agar kebijakan penertiban PETI tidak menjadikan aparat di lapangan sebagai korban kebijakan. Menurutnya, absennya pimpinan dalam pelaksanaan penertiban sangat berbahaya karena dapat memicu bentrok dan menimbulkan kebencian masyarakat penambang terhadap aparat.
“Jangan mengorbankan anggota di lapangan. Mereka yang berhadapan langsung dengan masyarakat, sementara pimpinan tidak hadir. Ini berpotensi memicu bentrok dan memperdalam kebencian, seolah-olah pimpinan cuci tangan,” katanya dengan tegas.
Selain itu, Yopi menyoroti keterlambatan pemerintah dalam mengawasi aktivitas pertambangan rakyat. Ia mempertanyakan mengapa penertiban baru dilakukan pada tahun 2026, sementara aktivitas penambangan dan kerusakan lingkungan telah berlangsung lama.
“Kenapa baru ditertibkan sekarang, tepat ketika investor secara terbuka menyatakan akan masuk produksi? Di mana pemerintah sejak awal masyarakat menambang?” kritiknya.
Ia menegaskan bahwa penertiban PETI tanpa transparansi dan tanpa solusi konkret bagi penambang rakyat hanya akan memperbesar konflik dan membuka ruang provokasi oleh pihak-pihak tertentu.
“Jangan hanya datang menertibkan, lalu pergi tanpa solusi. Jika nasib penambang rakyat tidak jelas, konflik sosial tinggal menunggu waktu,” pungkas Yopi.
Red, ID
