IKRARnews.ID, BOALEMO – Insiden jatuhnya seorang warga saat melintasi jembatan darurat yang rusak di Wonosari kemarin menuai sorotan tajam. Pasalnya, kejadian ini terjadi di tengah adanya ketidaksinkronan informasi antara Komisi III DPRD Boalemo (yang menyatakan administrasi SK pusat sudah selesai) dan pihak BPBD (yang mengaku dokumennya masih di tahap gambar teknis atau DED) terkait proyek senilai Rp56,6 Miliar.
Meskipun korban beruntung masih bisa diselamatkan tanpa luka fatal, kejadian tersebut memantik respons tegas dari Aktivis AMPKPRG, Ayub Moyiu. Ayub menilai insiden ini harus menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah untuk segera menyatukan langkah dan menghentikan perdebatan data di media.
“Kita bersyukur korban masih selamat dan tidak mengalami hal yang lebih buruk. Namun, insiden ini adalah peringatan nyata di lapangan. Di saat instansi pemerintah sibuk dengan urusan administrasinya masing-masing—satu bicara SK dan satunya lagi bicara DED—rakyat di bawah harus menghadapi risiko harian di jembatan darurat yang lapuk,” ujar Ayub Moyiu, Jumat (29/05/2026).
Ayub menyayangkan ego kelembagaan yang terkesan menonjol, sehingga koordinasi untuk megaproyek ini tampak jalan di tempat dan membingungkan masyarakat. Menurutnya, perbedaan klaim antara legislatif dan eksekutif mengenai progres dokumen jembatan justru memperlihatkan lemahnya komunikasi internal di pemerintahan Boalemo.
“Jangan sampai urusan administrasi dan pencitraan di media lebih diutamakan daripada keselamatan fisik warga yang lewat di situ tiap hari. Secara logika, bagaimana mungkin SK pusat bisa berjalan linier kalau gambar teknisnya saja belum tuntas disinkronkan? Tolong stop saling lempar argumen, rakyat tidak butuh tontonan salah paham antar-instansi,” tegas Ayub.
Aktivis AMPKPRG yang aktif mengawal isu-isu publik ini mendesak agar Bupati Boalemo segera mengambil alih kendali koordinasi agar DPRD dan BPBD bisa duduk satu meja demi melahirkan solusi konkret.
“Kami minta Pemda dan DPRD berhenti memberikan pernyataan yang saling bertabrakan. Tunjukkan transparansi dokumen yang nyata kepada publik, dan segera ambil tindakan taktis di lapangan sebelum ada insiden berikutnya yang berakibat lebih fatal. Rakyat butuh jembatan yang aman, bukan lembaran dokumen yang tumpang tindih,” pungkas Ayub.
Red Rian
